Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan salah satu program utama pembangunan yang berkesinambungan dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pembangunan ini ini meliputi serangkaian pembangunan yang berlangsung tanpa henti guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai generasi. Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga dalam konteks ini penting bagi warga negara untuk mencermati setiap upaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah secara berkelanjutan.

Di dalam pembangunan nasional di setiap daerah di Indonesiaai di awali dengan penyusunan rencana strategis, rencana operasional dan renjana kerja anggaran yang dimulai dari plaltform Bupati/Walikota pada saat menyatakan visi misinya dimana setelah dilantik sebagai kepala daerah. Berdasarkan platform tersebut, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan parallel dengan rencana strategis SKPD yang disusun oleh masing-masing SKPD dalam kurun waktu 5 tahun. Selanjutnya, berdasarkan Renstra SKPD, masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya,  dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang  merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RKP menjadi landasan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam satu tahun. Rencana kerja yang dimuat dalam RKA-SKPD harus diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, berikut hasil yang akan diharapkan, dan kegiatan, beserta keluaran yang diharapkan. Di sisi lain, proses perencanaan dan penganggaran menurut uu 25 tahun 2005 harus dilakukan secara partisipatif (bottom up) yang meliputi; Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang kota/kabupaten.

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya menjadi penting karena untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan sejak pemerintah menetapkan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Persoalan yang kemudian dihadapi adalah bagaimana mempertemukan proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara top down maupun bottom up, serta sejauhmana konsistensi dalam memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dalam setiap tahapannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupateen Mamuju telah mencapai musyawarah untuk mendapatkan masukan dari setiap pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju.[1] Di dalam musyawarah ini tidak terlepas dari isu-isu strategis yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju pada awalnya adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilakukan pemekaran menjadi berada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Undang-Undang N0. 26 tahun 2004. Bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa. Dalam Undang – Undang No. 26 tersebut itu pula, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Mamuju memiliki pula kekayaan alam yang melimpah meskipun hingga kini sebagian besar dari potensi yang dimilikinya belum terkelola dengan baik. Dengan dilakukannya analisis perencanaan strategis ini diharapan perencanana pembangunan Kabupaten Mamuju bisa terlaksana dengan baik melalui berbagai evaluasi dan perbaikan program pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Untuk itu, tulisan ini akan memaparkan proses penyusunan perencanaan strategis dan analisis kondisi saat ini yang dikaitkan dengan perencanaan strategis.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

  1. Bagaimanakan proses perumusan dari pelaksanaan rencana strategis di Kabupaten Mamuju?
  2. Bagaimanakah kesesuaian rencana strategis di Kabupaten Mamuju saat ini?

Pembahasan

  1. Profil Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat

Kabupaten Mamuju pada awalnya adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilakukan pemekaran menjadi berada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Undang-Undang N0. 26 tahun 2004. Bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa. Dalam Undang – Undang No. 26 tersebut itu pula, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.

Kecamatan Mamuju secara administratif terdiri dari 4 desa definitif dan 4 kelurahan dengan klasifikasi desa swadaya dan swakarsa dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapalang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simboro dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaluku. Keadaan topografi Kecamatan Mamuju berada di ketinggian rata-rata 0—500 m di atas permukaan laut. Penduduk di Kecamatan Mamuju terdiri dari berbagai suku yakni suku Mamuju, suku Mandar, suku Kalumpang, suku Makassar, Suku Bugis, suku Toraja, suku Jawa, dan Mamasa dll. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Mamuju yakni agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu.

Kabupaten Mamuju memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beragam yang dihasilkan dari berbagai sektor, yakni: sektor pertanian dan peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, serta sektor pertambangan dan energi. Kota Mamuju sendiri sudah bisa dijangkau menggunakan pesawat udara yang berpangkalan di Bandara Tampapadang yang terletak di Kecematan Kalukku, 35 km dari kota Mamuju. Potensi pariwisata di Kbaupaten Mamuju mulai berbenah dengan tersedianya akomodasi hotel, penginapan dan rumah makan dengan beberapa potensi wisata mulai dari wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.

Visi dan Misi Kabupaten Mamuju sendiri meliputi:

VISI

“Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Kabupaten Mamuju yang Maju dan Mandiri”

MISI

  1.  Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  • Masyarakat Sehat
  • Pendidikan Murah dan Maju
  • Peningkatan Kualitas Iman
  • Kelestarian Budaya dan Pariwisata
  1. Pembangunan Ekonomi (Ekonomi maju berbasis pertanian).
  • Pembaruan Sistem pertanian tradisional.
  • Pengembangan komoditas unggulan dan ketersediaan pasar
  • Infrastruktur tertunjang
  1. Pengembangan Pemerintahan yang Bersih dan Baik
  • Penguatan Pemerintahan Desa
  • Disiplin Aparat (Birokrasi)
  • Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
  • Sistem Karir yang Sehat
  1. Pemantapan Ibukota dan Penataan Wilayah
  • Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Jasa
  • Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan
  • Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kabupaten sebagai Pusat Rujukan antar Kabupaten di Wilayah Sulawesi Barat
  • Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga
  1. Kepastian Hukum dan Rasa Aman
  • Sertifikasi Massal Sistem
  • Optimalisasi Peran dan Fungsi TNI/POLRI serta Penegak Hukum lainnya

2. Proses Perumusan Pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Mamuju

Grindle (1980) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Dengan pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakt dapat berpatisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah kebijakan terpilih ditentukan maka organisasi pelaksana memiliki kewenangan didukung oleh berbagai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan bagi pelayanan publik. Lingkungan kebijakan juga tergantung sifatnya pada positif ataupun negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.


[1] Bupati Mamuju Sinkronkan Program Pembangunan dengan Satker Cipta Karya Sulbar, diakses 21 Oktober 2016 dari http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/?p=3442

Ingin dibuatkan makalah seperti ini??
Butuh versi lengkap??
atau ada tugas-tugas costum lainnya?
silahkan hubungi geraijasa.com di no 0821-3805-4433