PERAN TENAGA ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM TRANPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN SEKOLAH DI SD-SMP SATU ATAP KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan keuangan dari orangtua dan masyarakat, seperti ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perubahan atas penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, bahwa karena keterbatasan kemampuan Pemerintah, dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat, dan orang tua.[1] Dimensi pengeluaran dari dana yang diterima meliputi beberapa dimensi yakni biaya rutin, dan biaya pembangunan.

Dalam hal ini dana penerimaan dikelola dalam unit manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktifitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan; pembukuan; pembelanjaan; pengawasan; dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Implementasi manajemen sekolah harus dilaksanakan dengan baik, teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana diamnfaatkan secara efektif dan tidak terjadi kebocoran dan bebas dari penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Korupsi dalam proyek pendidikan merupakan permasalah yang umum terjadi dan banyak diberitakan di media massa. Permasalahan ini muncul misalnya dari pembangunan gedung sekolah, pengadaan sarana dan prasarana sekolah serta pengelolaan anggaran yang kurang transparan yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan. Memerangi korupsi ditingkat sekolah serta penyimpangan lain dalam penyelenggaraan pendidikan hanya dapat dilakukan jika ada transparansi di dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Korupsi di tingkat sekolah hanya dapat diatasi jika tidak memberdayakan orangtua murih dan masyarakat di sekitar sekolah. Departemen Pendidikan Nasional sebagai departemen yang bertanggung jawab  terhadap pengelolaan dana penidikan nasional akan membuka akse publik mengenai dana-dana yang diterima, sekolah mana saja yang menerima dana serya penggunaan dana tersebut. Akan tetapi upaya transparansi ini terhambat disebabkan birokrasi pendidikan dari pusat, dinas, hingga kepala sekolah yang enggan membuka dan melaporkan dokumen-dokumen berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di sekolah.

B. RUMUSAN MASALAH

Tidak transparannya pengelolaan anggaran pendidikan merupakan masalah yang sangat penting karena hal ini berpengaruh pada kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pengelolaan anggaran pendidikan adalah dana penerimaan dikelola dalam unit manajemen keuangan sekolah. Implementasi manajemen sekolah harus dilaksanakan dengan baik, teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana diamnfaatkan secara efektif dan tidak terjadi kebocoran dan bebas dari penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua murid untuk ikut berperan menanggung dana pendidikan. Pengelolaan Pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien tidak akan lepas dari peran administrasi pendidikan. Peranan dan fungsi Tenaga Administrasi Pendidikan belum sepenuhnya diberdayakan oleh Sekolah, pada hal peranan dan fungsi Tenaga Administrasi Pendidikan mendukung kelancaran pembelajaran.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut maka penulisan thesis ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

  1. Bagaimana prosedur transparansi pengelolaan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kinerja manajemen sekolah?
  2. Bagaimana peran tenaga administrasi pendidikan dalam upaya transparansi pengelolaan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kinerja manajemen sekolah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan thesis ini adalah:

  1. Untuk mengetahui prosedur transparansi pengelolaan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kinerja manajemen sekolah
  2. Untuk mengidentifikasi peran tenaga administrasi pendidikan dalam upaya transparansi pengelolaan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kinerja manajemen sekolah

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, dari segi teoritis dan dari segi praktis yaitu sebagai berikut :

  1. Dari segi teoritis atau keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah serta dapat memperkuat dan memperkaya kajian teoritis mengenai peran dan kinerja tenaga administrasi pendidikan dalam upaya transparansi pengelolaan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kinerja manajemen sekolah
  2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam bentuk evaluasi kebijakan (policy evaluation) untuk menetapkan peranan dan fungsi tenaga administrasi pendidikan pendidikan dalam upaya transparansi pengelolaan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kinerja manajemen sekolah

E. PENELITIAN SEBELUMNYA

Sari (2014)[1] meneliti tentang pembinaan profesionalitas tenaga administrasi sekolah/madrasah di SD/MI se-kecematan Pleret Kabupaten Bantul. Di dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yang dideskripsika, yaitu: (1) kondisi profesionalitas; (2) upaya yang dilakukan TAS/M dan Kepala SD/MI dan; (3) faktor-faktor yang berperan terhadap peningkatan profesionalitas Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah di SD/MI Se-Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah tenaga administrasi dan kepala sekolah/madrasah. Tempat penelitian di SD/MI Se-Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan pencermatan dokumen. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis dengan tahapan mengorganisasikan data, reduksi data, pengelompokkan berdasarkan kategori, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) TAS/M di SD/MI Se-Kecamatan Pleret cukup profesional, indikatornya adalah dari tujuh komponen kegiatan administrasi sekolah/madrasah yang sudah dilaksanakan oleh TAS/M. Namun, pada bagian pengelolaan arsip beberapa TAS/M cenderung bekerja tanpa tuntutan/arahan dari kepala sekolah sehingga TAS/M bekerja berdasarkan keyakinannya sendiri dan tidak sesuai dengan prosedur kearsipan yang seharusnya dan; (2) Upaya yang dilakukan TAS/M untuk meningkatkan profesionalitasnya adalah belajar secara mandiri dibantu dengan kepala sekolah/madrasah dan kepala sekolah mengikutkan TAS/M pada diklat dan sosialisasi serta pembinaan dari kepala sekolah dan; (3) Faktor-faktor yang berperan terhadap peningkatan profesionalitas TAS/M di SD/MI Se-Kecamatan Pleret yaitu motivasi kerja dan mengembangkan diri, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, ketersediaan sarana prasarana kerja, dan iklim kerja.

Penelitian kedua adaah analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatn dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi orang tua murid (Boyi & Siringoringo, 2009).[2]Objek penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) yang berada di wilayah Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Jumlah SMA N yang masuk sebagai objek penelitian ini adalah 6. Variabel penelitian adalah akuntabilitas, transparansi pengelolaan, dan partisipasi orang tua murid. Ketiga variabel merupakan variabel laten, yang diukur menggunakan beberapa indikator. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Jawaban dari responden dikodekan menggunakan skala Likert. Dua variable pertama, yaitu akuntabilitas dan transparansi merupakan variabel bebas, dan variabel partisipasi merupakan variabel terikat. Karena ketiga variable merupakan variabel laten, model persamaan struktural digunakan untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unsur sekolah sebanyak 76% dan sisanya adalah orang tua/komite sekolah. Sebanyak 44% dari responden adalah laki-laki. Dilihat dari kisaran usia, responden dengan usia kurang dari 35 tahun ada sebanyak 19%, pada usia dengan kisaran 35 – 45 tahun ada sebanyak 51%, dan sisanya berada pada usia lebih dari 45 tahun. Besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan adalah 0.882. Pengaruhnya cukup kuat, di atas 0.5.  Dilihat dari koefisien determinasi (R2), dapat diartikan bahwa 77.8%. partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan APBS. Besarnya pengaruh transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan sebesar 0.768. Koefisien regresinya lebih besar dibandingkan dengan 0.5, ini berarti bahwa transparansi pengelolaan APBS berpengaruh kuat dan positif terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin transparan pengelolaan APBS semakin besar partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.590, artinya partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan APBS sebesar 59.0% dan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 41,0%. Koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0.783 dan transparansi sebesar 0.12. Setiap unit kenaikan akuntabilitas dan transparansi  keuangan dapat menaikkan partisipasi orang tua murid sebesar 0.783 dan 0.12 secara berturut-turut. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.783, yang berarti variable akuntabilitas dan transparansim berkontribusi sebesar 78.3% terhadap varians variabel partisipasi.

F. KERANGKA TEORI

1. Anggaran pendidikan

Salah satu factor yang mempengaruhi produktivitas sekolah menurut Thomas (2013)[1] adalah pembiayaan. Di dalam organisasi sekolah, pembiayaan kegiatan menggunakan anggaran yang tertuang dalam APBS. Anggaran sendiri menurut Mardiasmo (2002)[2] berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Penganggaran sector public terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara terorginasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana bagi suatu periode tertentu. Sedangkan anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara/ lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan,, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sekarang ini pemerintah sudah mengupayakan peningkatan pembiayaan pendidikan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan[3], Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Pengelolaan dana BOS membutuhkan faktor yang dapat digunakan sebagai konsep dalam mencapai keberhasilan. Efektivitas pengelolaan program dana BOS dianggap mampu menjadi salah satu alat yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan program, hal ini dikarenakan program  yang berjalan efektif akan sangat membantu kinerja yang positif, dan kinerja yang positif pasti memiliki produktivitas pengelolaan program yang baik, juga mampu melakukan efisiensi kerja yang positif dan nantinya akan menghasilkan kepuasan kerja dalam melaksanakan program dana BOS. Dan itu semua tercakup dalam efektivitas pengeloalaan dana BOS.

3. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Dalam PP No 48 tahun 2008, terdapat prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Prinsip umum sebagaimana dimaksud meliputi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan manajemen organisasi dapat menentukan pemicu biaya agar dapat dilakukan strategi pemaksimalan pengelolaan anggaran, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran yang berdampak buruk bagi kesejahteraan sekolah itu sendiri

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Menurut Kristianten (2006: 31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

  1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
  2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
  3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
  4. Laporan tahunan
  5. Website atau media publikasi organisai
  6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

4. Manajemen Anggaran Pendidikan

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alatbantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.

Apabila melihat perkembangannya, anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu sebagai alat-alat penaksir, sebagai alat otorisasi pengeluaran dana dan sebagai alat efisiensi. Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam system manajemen dan organisasi
  2. Adanya system akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran
  3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
  4. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah

5. Tenaga Administrasi Sekolah dalam Transparansi Anggaran

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran pergudangan dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi dan prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan  yang  dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan sekolah tercermin dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Fungsi dan peranan sekolah dititik beratkan pada kemampuan menyusun rencana dan program sekolah, menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana sekolah dan anggaran, dan memfungskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah

6. Konsep Sekolah Satu Atap

Pendidikan di daerah terpencil harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. H.A.R Tilaar (2011: 102) menjelaskan ada empat pertimbangan yang perlu diperhatikan mengapa daerah terpencil perlu memperoleh perhatian khusu yaitu: 1) asas pemerataan pembangunan, 2) penanggulangan kemiskinan, 3) wawasan nusantara, 4) peningkatan martabat dan kualitas manusia. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di daerah terpencil adalah penyediaan sarana dan pasarana pendidikan melalui SD-SMP satu atap.

Sekolah satu atap merupakan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah untuk mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun pada daerah yang masuk kedalam kriteria daerah 3T (terpencil, terpencar dan terisolir). Kebijakan sekolah satu atap ini merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk menjamin kepastian layanan pendidikan di semua daerah. Hal ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk menjamin keberpihakan dan kepastian masyarakat daerah terpencil untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Kebijakan sekolah satu atap diharapkan dapat mengatasi masalah pendidikan. Kebijakan sekolah satu atap diharapkan dapat mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan.

G. METODE PENELITIAN à 6-8 hlm  (kualitatif)

1. Pendekatan Penelitian

Melaksanakan suatu kegiatan penelitian dibutuhkan metode atau cara yang sesuai sehingga penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini yang lebih menekankan pada proses pelaksanaan sekolah satu atap, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau sebagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2009: 68).

Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Karlinger (1996) dalam Riduwan (2013: 49)[1] mengatakan bahwa “penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis”. Sukmadinata (2012:54)[2] menyatakan bahwa “penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut Moleong (2012: 6)[3] penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD-SMP Satu Atap Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.

3. Subyek Penelitian

Subyek yang dikenai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui serta memahami tentang situasi dan kondisi tempat yang penelitian untuk membantu mempermudah peneliti dalam pengambilan data. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap Kecamatan Moro, 8 Guru, 1 Komite Sekolah, 1 Pegawai Tata Usaha. Hal ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam penyelenggaraan anggaran dan pendidikan di SD-SMP Satu Atap Kecamatan Moro.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bungin (2011: 110)[1] menjelaskan bahwa “metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet”. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa responden, observasi dan dokumentasi. 

5. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun peneliti juga menggunakan instrumen pendukung yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan yaitu dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dibuat sendiri oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh kebenaran suatu data, maka dibutuhkan suatu teknik analisis data yang tepat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data data kualitatif. Teknik analisis ini digunakan karena berdasarkan data yang akan diolah berupa data deskriptif yang berupa pernyataan-pernyataan sehingga diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan akhir dari penelitian yang dilaksanakan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 334)[1] mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

7. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Karena itulah maka dalam penelitian ini diadakan pengukuran validitas instrumen yang akan digunakan.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program computer SPSS (Statistical Package for Social Science). Masing-masing item akan dilihat nilai signifikansinya. Jika taraf signifikansi kurang dari 5% (0,05), maka dikatakan item kuesioner tersebut valid dan dapat digunakan, namun apabila taraf signifikan lebih dari 5% (0,05), maka dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid dan tidak dapat dipergunakan atau diperbaiki.

8. Uji Reliabilitas Instrumen

Arikunto (2010) menyatakan reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengolahan data untuk uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan program SPSS. Nunnally dalam Ghozali (2011) mengatakan suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika pada uji signifikansi, nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment. Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik analisa Alpha Cronbach dengan α dinilai reliabel jika > 0,70 (70%).

9. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu perluasan dari teknik analisis regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik-turun) variabel dependen,bila dua variabel atau lebih variabel independen sebagai faktor predictator dimanipulasi (dinaikan dan diturunkan).

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (transparansi anggaran, manajemen anggaran pendidikan dan konsep sekolah satu atap) terhadap variable terikat (transparansi anggaran dan peningkatan kinerja manajemen sekolah satu atap)

H. DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Goverment. Palangkaraya: Bayu Media.

Boyi, D., & Siringoringo, H., (2009). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatn dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi orang tua murid. Jurnal Ekonomi Bisnis, 12 (14).

Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media

Ingin dibuatkan proposal seperti ini?
Butuh versi lengkap?
Atau ada tugas costum lainnya?
Silahkan hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *