PENGARUH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PERHOTELAN JAKARTA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri mempunyai peranan yang sangat strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktifitas masyarakat, penciptaan lapangan usaha dan perluasan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, kondisi bisnis perhotelan di Indonesia  memasuki triwulan I/2015 mengalami kelesuan menyusul tekanan kenaikan UMK dan larangan PNS melaksanakan rapat di hotel. Di sejumlah daerah, pelaku industri perhotelan bahkan sudah mulai melakukan PHK.[1]

Langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan adalah pilihan terakhir yang akan dilakukan pihak hotel guna mengurangi beban pembiayaan dan operasional hotel yang kehilangan sumber pendapatan dari rapat-rapat yang dilaksanakan pemerintah di hotel selama ini. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang tidak dapat diabaikan suatu organisasi, karena menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi, bahkan menempati posisi yang amat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa, dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan (Sagita, 2012).[2]

Tenaga kerja dan perusahaan merupakan dua sisi yang di samping sering berseberangan juga saling membutuhkan. Upaya memelihara agar keduanya dapat berdampingan dalam jangka panjang, saling mendukung dan saling menguntungkan akan menjadi isu utama yang menjadi perhatian dalam manajemen sumber daya manusia. Pembagian tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja laki-laki dan perempuan memiliki andil yang sama dalam suatu perusahaan, kontribusi tenaga kerja di dalam perusahaan layak mendapat apresiasi berupa hak yang seharusnya tenaga kerja dapatkan.

Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun perusahaan) karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu.

Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja/buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial.[3]

B. LANDASAN TEORI

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi yang menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. MSDM merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi.

Menurut Scott Snell dan George Bohlander (2010, p4) manajemen sumber daya manusia adalah proses mengatur keahlian manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manusia sebagai SDM memiliki keberadaan yang sangat penting dalam perusahaan. SDM mampu menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan dan peran nyata dalam setiap perusahaan ataupun organisasi baik sebagai pengusaha, karyawan, manajer, komisaris ataupun sebagai pemilik. Tanpa adanya unsur manusia, perusahaan tidak akan memampu bergerak dan berjalan menuju ke arah yang diinginkan.

SDM perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Bila pengelolaan SDM dapat dilaksanakan secara profesional, diharapkan SDM dapat bekerja secara produktif. Pengelolaan SDM secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai dengan kemampun, pelatihan dan pengembangan karir karyawan (Veithzal Rivai, 2004).

Hakekat manajemen SDM sangat ditentukan oleh sifat SDM itu sendiri, yang selalu berkembang (dinamis) baik jumlah maupun mutunya. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, SDM yang tersedia haruslah memiliki pendidikan yang bermutu dengan kualitas hidup yang baik. Selain itu, harus didukung dengan adanya kesempatan kerja yang cukup besar. Maka untuk mencapai tingkat keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional.

Dalam penerapannya, konsep manajemen SDM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Penerapan fungsi manajemen SDM secara makro dan mikro.
  2. Penerapan fungsi manajemen SDM dalam arti makro merupakan pelaksanaan fungsi pokok manajemen secara umum (fungsi manajerial).

Sedangkan, dalam arti mikro merupakan fungsi manajemen SDM yang sifatnya operasional. Pada tingkat mikro, fungsi-fungsi manajemen SDM tidak semuanya dapat dipakai sepenuhnya pada organisasi atau perusahaan.

Dengan demikian, SDM yang telah terikat pada suatu organisasi (formal, perusahaan, industri) berdasarkan suatu kontrak kerja, atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerja sama, disebut SDM pada status mikro (pegawai, karyawan atau staf) dan SDM yang masihbebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerja sama dengan suatu organisasi disebut SDM makro.


Sumber:

[1] http://industri.bisnis.com/read/20150216/12/403193/phk-massal-karyawan-hotel-mulai-marak

[2] Yuli Sagita. 2012. Pengaruh Implementasi Sistem Remunerasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

[3] Zainal Asikin dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 173-174.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *