A. Pendahuluan

Transportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan sangat penting bagi penurunan biaya logistik dan pemerataan pertumbuhan nasional. Survei yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan skor Indeks Kinerja Logistik (Logistik Performance Index/LPI) Indonesia pada 2014 adalah 3,1 dengan peringkat 53. Peringkat Indeks Indonesia tahun 2010 menurun dibandingkan tahun 2007 yang berada pada posisi ke 43, namun pada 2014 meningkat menjadi 53 dibandingkan tahun 2010 yang menduduki peringkat 75. Peringkat tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam bahkan Singapura. Gambaran tersebut dapat dilihat daroi tabel gambar berikut ini:

Gambar Peringkat dan Skor Indeks Kinerja Logistik Dibanding Negara-negara ASEAN

Tidak hanya itu, biaya logistik terhadap PDB Indonesia diperkirakan hanya 25% dan angka tersebut masih jauh di bawah Negara tetangga seperti Singapura 8% dan Thailand 15%. Padahal dengan penutunan angka 2 – 2.5 poin bisa membantu menghemat anggaran Negara sebesar rp 180 triliun. Rendahnya biaya logistik ini disebabkan karena kecepatan rantai logistic dan ketepatan waktu. Transportasi angkutan laut domestik masih terpusat melayani wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah Barat Indonesia meskipun karakteristik kepulauan di wilayah Timur Indonesia telah menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung aktivitas pergerakannya saat ini. Konsep tersebut dikenal sebagai konsep pembangunan ship follow the trade dimana konsep tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai permasalahan kemudian muncul terkait logistik di Indonesia yaitu: 1) kapasitas infrastruktur dan kinerja terminal terbatas, sehingga kapal menjadi lama berada di Terminal; 2) Kondisi dan ukuran kapal pengangkut umumnya terbatas; 3) Informasi tarif dan biaya pengangkutan tidak transparan (dibebankan kepada pemilik barang); dan 4) Terjadi double-handling di beberapa terminal yang diikuti dengan pembebanan biaya yang berlebih (double cost); 5) Pemangku Kepentingan Kurang Transparan; 6) Biaya angkutan tinggi (kargo balik yang diangkut hampir tidak ada, 85% ruang muat kapal kosong), misalnya Jawa masih menjadi pusat produksi dan pulau-pulau di luar Jawa menjadi pusat konsumsi; pergerakan distribusi lebih banyak bermula dari Jawa; 7) disparitas Harga Barang Antar Daerah.

Gagasan tol laut Presiden Joko Widodo diyakini akan menekan biaya logistik nasional hingga 10%-15% dari saat ini yang mencapai 26% dari PDB. Ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah baik ekonomi maupun industri, yang berdampak terhadap ketidakseimbangan arus muatan, hendaknya tidak menghalangi implementasi Konsep Tol Laut. Justru implementasi Konsep ini akan menjadi pendorong pertumbuhan wilayah melalui semakin terbukanya akses pengiriman barang, baik ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun sebaliknya. Selanjutnya, dengan pertumbuhan KTI, maka volume pengiriman barang akan meningkat dan balik mendorong implementasi Konsep Tol Laut.

Tol laut dan peningkatan konektivitas secara keseluruhan, pemerintah berharap sistem logistik nasional menjadi lebih baik dan biaya logistik dapat dikurangi secara signifikan. Melalui sinergi implementasi konsep Tol Laut diharapkan berdampak terhadap terciptanya keunggulan kompetitif bangsa, terciptanya perkuatan industri nasional di seluruh hinterland pelabuhan strategis, serta tercapainya PDB tertinggi di Asia Tenggara yang disertai pemerataan nasional dan disparitas harga yang rendah.

Program tol laut ini memiliki dua konsep untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yakni: Tol Laut Petikemas dan Tol Laut Penumpang dan Cruise. Untuk mewujudkannya, Indonesia mengarahkan pada pembantunan 24 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan jalur strategis tol laut tersebut. Ke-24 pelabuhan strategis direncanakan dikembangkan dengan konsep sebagai berikut:

  1. Pembangunan pelabuhan bertaraf Internasional yang berkapasitas besar dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai International Seaport-Hub.
  2. Pengerukan kolam dan alur pelabuhan Hub min -12,5m untuk mendukung penggunaan kapal Panamax 4.000 TEUS yang bergerak dengan rute pendulum.
  3. Peningkatan draft pelabuhan feeder min -7m, untuk mendukung penggunaan kapal 3 in 1 dan atau kapal 2 in 1 yang mulai dikembangkan PT. PELNI.
  4. Modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat pelabuhan strategis tol laut untuk meningkatkan produktifitas pelabuhan.
  5. Perluasan penerapan INSW dalam rangka persiapan implementasi ASEAN Single Windows
  6. Restrukturisasi dan rasionalisasi tarif jasa kepelabuhanan dalam rangka meningkatkan daya saing

Pada intinya, program tol laut ini merupakan integrasi dalam negeri Indonesia yang dapat diartikan upaya daerah-daerah terpencil agar terhubung dengan daerah-daerah pendorong pertumbuhan. Selain itu, integrasi dalam negeri juga diartikan integrasi ke rantai nilai dunia dan diversifikasi ekonomi.

B. Permasalahan

Pengembangan program tol laut memiliki banyak kendala yang seharusnya segera dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Strategi keamanan maritim ini harus didukung oleh teknologi, strategi, konsepsi, finansial dan pemetaan. Faktor orang harus dimunculkan dengan mentalitas untuk meninggalkan budaya kolonialPermasalahan kedua yang harus dibenahi pemerintah yaitu mengenai anggaran yang cukup dan sistematis. Anggaran ini baik mengenai anggaran pertahanan laut saat ini sangat minim. Anggaran pertahanan Indonesia sangat kecil tidak pernah lebih dari 1 persen. Ketiga yaitu scientific technologi untuk menjaga dan memonitoring aktivitas perairan di Indonesia. Keempat mekanisme. Permasalahan ini harus diselesaikan bagaimana teknis tol dipungut biaya atau tidak. Mekanisme ini menyangkut kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia atau kapal-kapal yang beraktifitas di perairan Indonesia. Permasalahan teknologi juga menjadi faktor kelima yang harus diselesaikan pemerintahan terpilih. Pembangunan daerah perairan dengan ide pembangunan tol laut telah tertuang dalam Deklarasi Djuanda untuk kepentingan komunikasi laut.

Tak hanya itu Kebijakan Pelaksanaan Antar Institusi Belum Tegas dan Jelas. Kinerja Operasional Belum Setara di masing-masing Terminal. 3.Pengembangan Infrastruktur dan Suprastruktur Belum Bisa Dijalankan Secara Maksimal Karena Keterbatasan Dengan Dana yang Tersedia. Pada sejumlah perusahaan pelayaran mulai timbul keterbatasan kapasitas kapal > 2000 Teus yang memadai. Jadwal pelayaran belum mendukung Muatan balik kapal belum seimbang disebabkan terbatasnya industri dan komoditi dari daerah timur

C. Solusi

Untuk merealisasikan rute-jaringan pelayaran tol laut untuk jalur global, maka diperlukan kebijakan strategis. Penataan jaringan trayek angkutan laut harus segera direalisasikan. Realisasi ini mulai dari perluasan jaringan trayek, peningkatan frekuensi layanan, serta peningkatan keandalan kapal untuk angkutan laut dan keperintisan. Perlu juga adanya optimalisasi penyelenggaraan PSO angkutan laut penumpang maupun barang, mengingat jumlah muatan barang dari wilayah Indonesia Timur yang masih rendah.

Komitmen Pemerintah beserta para Menteri terkait harus sejalan. Kementerian Perhubungan akan menjadikan Rencana Induk dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan sekaligus bertindak sebagai pembuat regulasi dan kebijakan, untuk penyediaan fasilitas dan pelaksanaan regulasi dan kebijakan akan dilakukan oleh Operator seperti Pelindo, Pelni, ASDP dan KAI. Sedangkan Pekerjaan Umum Menjadikan Rencana Induk Untuk Pengembangan infrastruktur jaringan jalan dengan melibatkan pemerintah daerah dan Jasa Marga. Para stakeholder harus dapat menerima dan memahami program tol laut.  Pelaksanaan program tol laut harus berkesinambungan sesuai dengan rencana

D. Kesimpulan

Survei yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan skor Indeks Kinerja Logistik (Logistik Performance Index/LPI) Indonesia pada 2014 adalah 3,1 dengan peringkat 53. Tidak hanya itu, biaya logistik terhadap PDB Indonesia diperkirakan hanya 25% dan angka tersebut masih jauh di bawah Negara tetangga seperti Singapura 8% dan Thailand 15%. Gagasan tol laut Presiden Joko Widodo diyakini akan menekan biaya logistik nasional hingga 10%-15% dari saat ini yang mencapai 26% dari PDB. Tol laut dan peningkatan konektivitas secara keseluruhan, pemerintah berharap sistem logistik nasional menjadi lebih baik dan biaya logistik dapat dikurangi secara signifikan.

Program tol laut ini memiliki dua konsep untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yakni: Tol Laut Petikemas dan Tol Laut Penumpang dan Cruise. Untuk mewujudkannya, Indonesia mengarahkan pada pembantunan 24 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan jalur strategis tol laut tersebut. Pengembangan program tol laut memiliki banyak kendala yang seharusnya segera dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Strategi keamanan maritim ini harus didukung oleh teknologi, strategi, konsepsi, finansial dan pemetaan. Pelaksanaan program tol laut harus berkesinambungan sesuai dengan rencana

Ingin dibuatkan Riview seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi gerai jasa di no wa 082138054433