1. Latar Belakang

a. Analisa Judul

Pembangunan Nasional adalah sebuah aktivitas utama bangsa menuju perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakatnya. Artinya, pembangunan dilakukan dimulai dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan nasional mengandung makna dan hakikat, yaitu: pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya. Pembangunan nasional dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia yang dilakukan merata di seluruh tanah air yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan social.

Pembangunan nasional di Indonesia sendiri berlandaskan atas asas Pancasila dan UUD 1945. Tujuan yang diatur di dalam kedua landasan tersebut adalah mewujudkan masyarakat adil, dan makmur yang merata material dan spiritual serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Menilik dari sejarahnya, Pancasila diartikan sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batun yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sementara itu, pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Pokok Masalah

Memasuki era MEA, setiap Negara di kawasan ASEAN disiapkan untuk bisa berdaya saing secara ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Padahal MEA diciptakan bertujuan untuk daya dorong Negara-negara ASEAN terutama Negara berkembang untuk bisa memajukan perekonomiannya yang berdaya saing guna kesejahteraan rakyatnya, khususnya Indonesia. Hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Diperlukan langkah-langkah strategis terbaru untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar tujuan pembangunan perekonomian bisa tercapai dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

2. Potret/Fakta-Fakta

Indonesia, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 mulai melakukan aktivitas pembangunan ini. Pada masa Orde Lama, pembangunan nasional lebih diarahkan pada sektor politik, sehingga pembangunan nasional di sector lain menjadi terabaikan dan kemiskinan merajalela. Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga semua aspek kehidupan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan sektor pertanian sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini, dengan tekad reformasi di segala bidang, pembangunan nasional diarahkan pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.

Di era globalisasi ini banyak nilai-nilai Pancasila yang begitu penting telah tergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ketimuran. Hal berakibat adanya krisis moral yang terjadi pada bangsa Indonesia di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari para elite-elite politik hingga individu-individu. Dalam satu dekade, proses globalisasi mengalami percepatan akibat dorongan universal untuk liberalisasi dan terobosan teknologi dan komunikasi. Indonesia saat ini tengah berada di antara kubu konservatif bersama neo konservatif melawan kelompok liberal dan radikal liberal. Kelompok yang konsevatif adalah yang percaya bahwa cita-cita Proklamasi mewujudkan masyarakat adil makmur haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sementara neo konservatif tetap dalam Pancasila tapi UUD bisa dirubah sesuai kebutuhan zaman dengan tetap dalam semangat Proklamasi.[1]

Fakta lain menyebutkan sistem ekonomi Indonesia masih terkesan mengarah pada sistem ekonomi neoliberal, yaitu ekonomi yang hanya mementingkan dan menguntungkan sebagian pihak tertentu serta menyengsarakan rakyat. Ini terlihat dari semakin melebarnya “Koefisien Gini” di tengah pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6% per tahun.[2] Penyebaran ekonomi di Indonesia tidak merata. Perekonomian Indonesia hanya dikuasai segelintir orang dimana hamper 80 persen ekonomi Indonesia dikuasai oleh satu persen bangsa Indonesia. Masalah ini menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar, kesejahteraan yang tidak merata, dan pengangguran akibat system ekonomi yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila alias menganit sistem ekonomi neo liberal yang lebih memarjinalkan masyarakat Indonesia. Jelas sekali bahwa sistem perekonomian neo liberal ini dianggap bukan lagi tujuan dari para pahlawan kemerdekaan (the founding fathers).[3]

Menurut data Bank Indonesia, Populasi wirausaha Indonesia baru mencapai angka 1,65 persen dari jumlah penduduk, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah mencapai di atas 4 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-68 dari 121 negara di dunia menurut The Global Entrepreneurship & Development Index.[4]

Bidang Pertanian yang telah terlebih dahulu mengalami liberalisasi juga menunjukkan hasil serupa. Dalam 10 tahun terakhr jumlah petani terus menyusut. Menurut data BPS, jumlah petani pada 2003 lalu masih mencapai 31,17 juta orang. Namun hingga pertengahan tahun 2013 ini, jumlahnya sudah menurun menjadi 26,13 juta orang. Ini berarti dalam sepuluh tahun terakhir ada penurunan jumlah petani sebesar 5,04 juta orang atau ada penurunan 1,75 persen per tahun. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 40,61 juta orang di tahun 2004 menjadi 39,96 juta orang pada 2013. Sementara itu, persentasenya menurun dari 43,33 persen di 2004 menjadi 35,05 persen di 2013.

Kondisi ini menjadikan ketidakseimbangan dalam lingkup global, yang pada akhirnya, negara-negara berkembang hanya memiliki daya tawar dan daya tahan perekonomian yang lemah, lalu hanya bisa bergantung (mudah dikendalikan) oleh kondisi dan kebijakan ekonomi global. Hal tersebut kemudian diperparah oleh faktor internal seperti korupsi, masalah etos kerja, ketidak-efisienan, kegaduhan politik, birokrasi yang berbelit serta tingkat kemajuan dan penguasaan teknologi.

3. Pokok-2 Persoalan

  • Banyak nilai-nilai Pancasila yang begitu penting telah tergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ketimuran.
  • Sistem ekonomi Indonesia masih terkesan mengarah pada sistem ekonomi neoliberal, yaitu ekonomi yang hanya mementingkan dan menguntungkan sebagian pihak tertentu.
  • Populasi wirausaha Indonesia baru mencapai angka 1,65 persen dari jumlah penduduk, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura menurut The Global Entrepreneurship & Development Index
  • Jumlah petani yang mulai menyusut akibat arus liberalisasi dan anggapan bahwa usaha bidang pertanian justru tidak memberikan harapan menjanjikan

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433