Pendahuluan

Implementasi dan layanan pemerintah kepada publik sesuai dengan prinsip desentralisasi dimana daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan atau Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui daerahnya. Berdasarkan uraian dalam UU No. 33 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa DAU adalah sarana untuk mengatasi kesenjangan fiskal di antara daerah, dan untuk menyediakan sumber daya pendanaan daerah. Kemajuan awal desentralisasi di beberapa negara Asia kemungkinan akan berjalan dengan lancar seperti dalam kasus Indonesia dengan apa yang disebut ‘otonomi daerah’ (White dan Smoke, 2005: 1). Tantangan terbesar bagi keberhasilan implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk posisi pemerintah di tingkat lokal, serta dalam bisnis swasta.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Arwati dan Hadiati, 2013 dalam Saifudin dan Sari, 2016). Proses desentralisasi di Indonesia, yang umumnya dikenal sebagai otonomi daerah, merupakan rancangan serta persiapan Undang-Undang yang tidak mencukupi, menyebabkan kelemahan utama dari Undang-Undang desentralisasi dan ditunjukkan sebagai penyebab utama dari masalah yang muncul. Dalam implementasinya, otonomi daerah dinilai mengalami kegagalan karena masih banyak daerah miskin.

Makalah ini bertujuan untuk membahas Dana Alokasi Umum (DAU) dan kegagalan otonomi daerah secara ringkas.

Pembahasan

  1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah bagian terpenting dari sebagian besar pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Dua puluh lima persen dari pendapatan domestik bersih atau total pendapatan domestik dikurangi bagi hasil dalam anggaran pemerintah pusat dialokasikan untuk DAU. Dari jumlah itu, 10 persen akan dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan 90 persen untuk pemerintah Kabupaten/Kota. Alokasi DAU untuk pemerintah daerah didasarkan pada formula, dengan beberapa penyesuaian. Prinsip dasar formula DAU adalah konsep kesenjangan fiskal di mana DAU yang dialokasikan harus mengisi kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas pemerintah daerah jika kebutuhan lebih dari kapasitas. Karena kurangnya data akurat tentang kebutuhan pemerintah daerah, diperkirakan dengan mempertimbangkan populasi, wilayah, kondisi geografis, dan kondisi kemiskinan. Kapasitas diperkirakan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, PDRB, dan kapasitas industri. DAU dapat digolongkan sebagai hibah tujuan umum yang memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai dengan prioritas mereka.

DAU adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam konteks desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, alokasi DAU ditetapkan setidaknya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Domestik Neto sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Proporsi distribusi DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan sesuai dengan keseimbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU adalah salah satu komponen dan penyeimbang dalam APBN yang alokasi didasarkan pada konsep kesenjangan fiskal atau kesenjangan fiskal dengan perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal (Sidik, 2003: 25). Peningkatan dana alokasi umum setiap provinsi di Indonesia tidak boleh ditujukan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan harus tetap mempertimbangkan dampak pada perubahan yang dihasilkan dalam struktur ekonomi yang memberikan dampak negatif karena dana alokasi umum ini tidak memiliki berpengaruh pada lapangan kerja dan yang terpenting adalah besarnya ketidaksetaraan pendapatan yang dihasilkan di setiap Provinsi Indonesia.

Ingin dibuatkan tugas seperti ini??
Butuh versi lengkap??
atau ada tugas-tugas costum lainnya?
silahkan hubungi geraijasa.com di no 0821-3805-4433