Negara Kelemahan Kekuatan
Amerika Media film harus menunggu 50 tahun untuk diakui sebagai bagian dari media yang harus dilindungi kebebasannya.Pers di Amerika Serikat pada mulanya menjadi alat propaganda dari kekuatan politik yang saling bermusuhan. Amerika Serikat menganut sistem Hukum Anglo Saxon dimana kumpulan putusan hakim (Jurisprudensi) menjadi salah satu sumber hukum utama.First Amendement Amerika Serikat memberikan perlindungan atas kebebasan pers secara tegas.Kebebasan media TV kemudian justru mendapat banyak batasan dari Federal Communication Comission (FCC), sebuah badan regulasi untuk penyiaran.
Indonesia  ·      Perkembangan media saat ini di Indonesia tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pendidikan manusianya. ·      Banyak media yang dituduh hanya memfokuskan pada hal-hal yang  sensasional dan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik yang mendasar.  ·      UU ITE mengandung kelemahan yang mendasar. Misalnya, dalam pasal 27 ayat 1 ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Sebagai individu, wartawan bisa dikenakan tindakan hukum bila dia melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Singkatnya, kekuatan hukum media massa di Amerika lebih baik dari pada di Indonesia karena di Negara tersebut terdapat perlindungan konstitusi yang memberi sebuah kebebasan untuk media massa/pers dalam menyampaikan suatu informasi. Berbeda dengan di Negara Indonesia kebebasan dari media massa tidak mendapat perlindungan

Perbedaan perkembangan hukum media massa di Indonesia antara orde baru dengan orde lama.

Hukum media massa pada masa orde lama tidak dapat dipisahkan dari momen kebangkitan nasional dimana kebebasan pers sangat terjamin. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 mengatur pers di Indonesia pada masa orde baru. Kebebasan pers sangat terbatas pada masa itu karena stabilitas politik nasional sangatlah penting untuk mendukung lancarnya proses pembangunan nasional yang telah di rumuskan dan ditetapkan dalam GBHN. Hukum media massa pada masa orde baru sebagai boneka pemerintah untuk melanggengkan kepentingan pribadi mereka.

Ingin dibuatkan tugas seperti ini??
Butuh versi lengkap??
atau ada tugas-tugas costum lainnya?
silahkan hubungi geraijasa.com di no 0821-3805-4433