Efektifitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Mengakomodasi Permasalahan Praktek Persaingan Usaha di Indonesia

A. Pendahuluan

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) menjelaskan “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Persaingan (competition) yang sehat merupakan salah satu prasyarat kesuksesan pembangunan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter (Schumpeterian Growth Policy)[1] keberadaan persaingan (competition) dalam suatu pasar, diharapkan mendorong para pelaku usaha untuk senantiasa meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam berproduksi.

Saat ini praktek persaingan usaha di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Proses reformasi yang terjadi dalam tahun 1998 mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha di Indonesia. Salah satu dari 3 (tiga) hal penting yang disepakati bangsa Indonesia sebagai inti dari reformasi adalah membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persaingan Usaha dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[2]

Di tahun 1999, Indonesia menerbitkan “UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Latar belakang diterbitkannya undang-undang ini ialah belum mampunya peluang usaha yang tercipta selama tiga puluh tahun lebih Indonesia merdeka dalam membuat masyarakat menjadi mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

Beberapa hal yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau juga disebut sebagai UU Antimonopoli antara lain :

  1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. (pasal 4 sampai pasal 16 UU No.5 Tahun 1999)
  2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. (pasal 17 sampai pasal 24 UU No 5 Tahun 1999)
  3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27 UU No 5 Tahun 1999.[3]

UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang betugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 1999 untuk mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dikalangan pelaku usaha. KPPU  merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan  bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999).

Analisis terhadap efektifitas dari penegakkan atau implementasi UU No.5 Tahun 1999 bertujuan untuk melihat apakah implementasi UU No.5 Tahun 1999 selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pembahasan

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berisi larangan terhadap perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengaturan terhadap kegiatan persaingan usaha dilakukan dengan ketat guna mencegah pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Menurut Lawrence M Friedman, secara garis besar salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dari suatu produk hukum efektifitas implementasi dari hukum persaingan usaha yaitu dari segi hukum. Lawrence M. Friedman pernah mengatakan bahwa, efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pertama; faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri, dalam hal ini Undang-Undang No.5/1999, kedua; faktor aparatur penegak hukum yang terkait, seperti KPPU, polisi, jaksa dan hakim, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat.[4]

Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakkan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundangan dilakukan.

Suatu produk peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca peraturan perundangan tersebut.

Dalam faktor substansi Undang-undang ini terdapat beberapa hal utama yang kemungkinan dapat mempengaruhi implementasi hukum persaingan usaha terhadap industri ritel yaitu: tujuan undang-undang dan perumusan pasal undang-undang.

a. Tujuan Undang-undang

Salah satu metode yang yang biasanya digunakan untuk melihat efektifitas implementasi suatu produk hukum secara sederhana adalah dengan cara melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan ataukah tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari produk hukum tersebut telah efektif, dan sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari produk hukum tersebut belum cukup efektif.


Sumber:

[1] Menurut teori pertumbuhan Schumpeter (Schumpeterian Growth Policy), inovasi teknologi merupakan faktor penting yang mendorong penguasaan pasar suatu perusahaan (Aghion and Griffith, 2008)

[2] Elemen penting reformasi lainnya antara lain: (i) membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan peraturan perundangan tentang Pemilu, Partai Politik dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum; dan (ii) mengakomodasi secara utuh Good Governance dalam sistem pemerintahan dan Good Corporate Governance di lingkungan dunia usaha, yang dilakukan antara lain melalui pengaturan: UU Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Lubis, et.al., 2009, pp. xi)

[3] http://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/

[4] Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *