Polisi Masyarakat (Polmas) Sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan

Latar Belakang Masalah

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan wujud upaya Negara Indonesia dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal (2) yang menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal (4) mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[1] Dengan melihat kedua sumber hukum tersebut maka sangat jelas bahwa keamanan rakyat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi dan peran polisi sangat vital demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk pada sumber hukum pembentukan Polri maka dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegaan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[2] Hanya saja tugas pencegahan kejahatan oleh polisi ini masih kurang dirasakan oleh masyarakat dimana masih banyak ditemukan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan bahwa fungsi polisi sebagai pelindung masyarakat belum dirasakan khususnya pada  masyarakat menengah ke bawah. Apalagi terkait dengan penanganan tindakan kriminal tersebut polisi hanya bertindak setelah ada laporan dari masyarakat sehingga fungsi tersebut kurang berjalan secara optimal. Jika dikaji lebih mendalam, pencegahan kejahatan di dalam masyarakat sebenarnya akan berjalan optimal apabila ada kerjasama antara Polri dengan masyarakat itu sendiri (Chryshnanda, 2003).[3] Selama ini Polri masih mnerapkan pola lama dalam penanganan kriminal yang rupanya menjadi kunci kegagalan dari kepolisian untuk memposisikan masyarakat sebagai objek yang harus diatur dan didisiplinkan (Friedman, 1998).[4]


[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[2] Permana, Made Teja Dwi . 2016. Rekontruksi Paradigma Masyarakat Terhadap Peran Polri Sebagai Penegak Hukum, diakses dari: http://www.kompasiana.com/dwipermana/rekontruksi-paradigma-masyarakat-terhadap-peran-polri-sebagai-penegak-hukum_5756e2d16f7a619b04badacf
[3] Chryshnanda, DL. 2003. Pemolisian Komuniti (Community Policing Dalam Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat. Jurnal Polisi Indonesia, Universitas Indonesia
[4] Friedmann, Robert. 1998. Community Policing: Comperative Perspective and Prospects (diterjemahkan oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan bberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

  1. Bagaimana proses pmbentukan Polisi Masyarakat di Indonesia?
  2. Bagaimana Peran Polisi Masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan di masyarakat?

Bagaimana bentuk komunikasi yang diterapkan oleh polisi masyarakat untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan di masyarakat?

Pembahasan

1. Proses Pembentukan Polisi Masyarakat Indonesia

Polisi kini memunculkan paradigm baru dengan tekad meminimalis citra buruk polisi agar masyarakat selalu mendampakan sosok polisi sesuai visi dan misinya, yaitu: Terwujudnya postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Menegakkan hukum. Aparat kepolisian berperan ganda tidak hanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat melainkan juga bertanggung jawab kepada hukum dengan menjalankan tugas oprasionalnya yang terikat pada peraturan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berlaku (khususnya hukum pidana). Sejalan dengan hal tersebut polisi juga bertanggung jawab untuk mengungkap kejahatan secara professional dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat.[1]

Keberadaan polisi masyarakat menjadi jawaban ada paradigm baru tersebut serta menjadi bentuk perubahan gaya pemolisian dari gaya pemolisian yang oleh Friedman disebut sebagai “pemolisian tradisional” atau oleh Sutanto disebut “pemolisian tim”, menjadi polisi sipil  atau polisi masyarakat. Cara pandang tersebut mempengaruhi gaya pemolisian yang dilakukan POLRI dengan diwarnai pendekatan kekuasaan, birokratis, reaktif dan bahkan represif serta mengabaikanperan serta masyarakat.[2] Dengan demikian polisi sipil berbasis kemitraan polisi dengan masyarakat didasarkan atas realitas tugas poliis yang juga dikuatkan dengan kajian-kajian strategi penanganan kejahatan di dalam masyarakat.

Karena luasnya ruang lingkup reformasi perpolisian maka perubahan dilakukan mulai dari filosofi, strategi operasional hingga perubaan structural atau organisasi yang memerlukan desentralisasi pngambilan kebijakan di tingkat sektor. Konsep perpolisian masyarakat sudah  diaplikasikan di beberapa Negara maju dengan istilah Community Oriented Policing, Community Based Policing  dan  Neighborhood Policing yang akhirnya popular dengan istilah Community Policing. Konsep ini merupakan sebuah kegiatan pemolisian terhadap komunitas yang telah teruji keabsahannya secara ilmuah dan telah diterapkan pada beberapa Negara seperti USA, Inggris, Kanada, Jepang dan Singapura, serta beberapa Negara lain. Menyesuaikan konteks Indonesia dan kebutuhan akan kerjasama antara polisi dan masyarakat, maka Indonesia mengadopsi konsep tersebut yang kemudian dikenal dengan konsep Polmas (Perpolisian Masyarakat). Kerangka pemikiran perpolisian masyarakat (community policing) di Indonesia diadopsi sejak Oktober 2005 yang disebut menjadi Pemolisian / Perpolisian Masyarakat yang disingkat menjadi POLMAS. Polmas sama artinya dengan Community Policing dirancang berdasarkan  Surat Keputusan (SKEP) Kapolri NO. 737 tahun 2005. Kata “policing” diterjemahkan menjadi “pemolisian” atau “perpolisian”. Sedangkan kata “community” padanan kata dalam istilah Polmas diterjemahkan menjadi “masyarakat” yang seharusnya berasal dari kata “society”. Mengingat “masyarakat” secara sosiologis bersifat abstrak, maka kata “community” yang lebih tepat. Kedua istilah tersebut dijelaskan dalam Peraturan KAPOLRI No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. [3]


[1] Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,, halaman 30 –33; 41 –42
[2] Robert R. Friedmann,1998, Community Policing, Comparative Perspectives And Prospects, Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, perbandingan Perspektyif dan Prospeknya, Cipta Manunggal, Jakarta Dalam Kunarto dan Ardian Syamsudin (Penyadur), 1998, Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Perbandingan Perspektif Dan Prospeknya Dalam Kegiatan Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta, halaman 209, Sutanto at all, 2008, POLMAS Falsafah Baru Pemolisian Pensil – 324, Jakarta, halaman 31, Latar Belakang SKEP 737/X/2005 Tgl 13 –10 –2005 Tentang Kebijakan Strategi Penerapan Model POLMAS Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI
[3] SKEP 737 tahun 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI

2. Peran Polmas Mencegah Tindak Kejahatan

Upaya pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (community) merupakan pencegahan dalam bentuk operasi di lingkup masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan bekerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk menangani masalah-masalah yang berpotensi pada kriminalitas serta gangguan masyarakat. Di dalam pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan memberlakukan control social in formal  (Dermawan, 1994).[1] Strategi pencegahan kejahatan sama halnya dengan konsep pemolisian masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Bayley (1998) bahwa pencegahan kejahatan dilakukan melalui empat tahap penting yakni konsultasi, adaptasi, mobilisasi dan pemecahan masalah. [2]

Dalam masyarakat sendiri tindakan pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui pemolisian komunitasmerupakan suatu bentuk dari kontrol sosial informal masyarakat guna mencegah kejahatan dan gangguan ketertiban umum di lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh James Q. Wilson yang mengatakan kontrol sosial informal dalam suatu komunitas adalah ketaatan dari standar hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau tempat, dimana standar atau aturan tersebut menjadi sejalan dan konsisten dengan nilai, norma dan cara hidup dari masyarakat atau komunitas tersebut. Oleh karena itu dukungan dan peran kontrol sosial informal dalam suatu masyarakat dapat menentukan efektifitas dari pencegahan kejahatan (Wilson & Petersilia, 1995).[3]

Pencegahan kejahatan merupakan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran pre-emtif dan preventif. Yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan[4] dan wujud peran polisi selaku pengayom dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.[5] Kegiatan pencegahan oleh polisi, seperti termuat dalam buku pegangan Forum Komitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang diterbitkan oleh Mabes Polri dan Organisasi Migrasi untuk Internasional,[6] ditujukan kepada penjahat dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas kejahatan mereka. Polisi juga membangun sebuah program yang mendorong masyarakat untuk beraptisipasi dalam mencegah kejahatan. Adanya kerjasama antara Polisi dan masyarakat mengandung makna bukan hanya oprasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban social namun juga mekanisme kmitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, seperti mulai dari perencanaan hingga pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya.


[1] Dermawan, Kemal. 2011. Pemolisian Komunitas. Depok: FISIP.
[2] Bayley, David H. 1994. Police For The Future. (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.
[3] Wilson, James Q & Petersilia, Joan, eds. 1995. Crime. San Francisco: ICS Press
[4] Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, (Jakarta : PTIK Press, 2002), hlm 14
[5] Moh. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti,1994), hlm 42
[6] Mabes Polri, Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM), Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda,(Jakarta, Mabes Polri, 2005), hlm. 24

3. Prinsip Polmas dalam Mengurangi Kejahatan di Masyarakat

Di dalam mengoptimalkan perannya sebagai Polmas, anggota Polri perlu mengnali kondisi masayrakat yang menghasilkan risiko besar munculnya tindak kejahatan. Upaya perpolisian masyarakat (Polmas) diarahkan pada wilayah berisiko namun juga harus tetap waspada pada wilayah yang sudah aman tentram damai. Polisi secara regular  melakukan patrol aktif serta lebih mendekatkan diri pada aturan local dalam masyarakat. Untuk itulah diperlukan peningkatan kepekaan terhadap masyarakat yang lebih mungkin menghasilkan keberhasilan Polmas.[1]

Pada intinya, pelaksanaan Pemolisian Masyarakat harus mencakup 12 prinsip yang trcantum dalam Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang meliputi komunikasi intensif, kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, proaktif, orientasi pada pemecahan masalah dan pelayanan.


[1] William G Bailey, Ensiklopedia ilmu Kepolisian, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, (Jakarta : YPKIK, 2005), hlm. 113

Kesimpulan

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan wujud upaya Negara Indonesia dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Merujuk pada sumber hukum pembentukan Polri maka dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegaan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakatPerpolisian Masyarakat menjadi harapan baru reformasi gaya perpolisian  Indonesia. Harapannya semakin dekat hubungan polisi dengan masyarakat maka akan semakin cepat proses pencegahan dan penanganan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Polisi sipil berbasis kemitraan polisi dengan masyarakat didasarkan atas realitas tugas poliis yang juga dikuatkan dengan kajian-kajian strategi penanganan kejahatan di dalam masyarakat.

Adanya kerjasama antara Polisi dan masyarakat mengandung makna bukan hanya oprasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban social namun juga mekanisme kmitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, seperti mulai dari perencanaan hingga pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya. Pada intinya, pelaksanaan Pemolisian Masyarakat harus mencakup 12 prinsip yang trcantum dalam Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang meliputi komunikasi intensif, kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, proaktif, orientasi pada pemecahan masalah dan pelayanan

Daftar Pustaka

________Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi pelaksanaan program Community Policing atau Perpolisian masyarakat oleh Kepolisian Resor Kota Batu ) diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/50404198_peranan_polisi_dalam_pembinaan_keamanan_dan_ketertiban_masyarakat_Studi_pelaksanaan_program_Community_Policing_atau_Perpolisian_masyarakat_oleh_Kepolisian_Resor_Kota_Batu

Bayley, David H. 1994. Police For The Future. (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.

Chryshnanda, DL. 2003. Pemolisian Komuniti (Community Policing Dalam Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat. Jurnal Polisi Indonesia, Universitas Indonesia

Dermawan, Kemal. 2011. Pemolisian Komunitas. Depok: FISIP.

Friedmann, Robert. 1998. Community Policing: Comperative Perspective and Prospects (diterjemahkan oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.

Kapolri, Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat, Surat Keputusan, Juli 2006

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *