Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Papua Barat

1.Pendahuluan

a.Pengantar

Pemanasan global yang semakin meningkat telah mengganggu keseimbangan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan hidup yang disebabkan oleh pemanasan global. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan metode perdagangan karbon secara internasional, antara lain mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Menurut Nur Masripatin (2006: 3), perdagangan karbon meliputi aktivitas (1) carbon seqestration, berupa pengembangan kemampuan penyerapan/penyimpanan karbon melalui penanaman hutan; (2) Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) antara lain berupa preferensi minimalisasi konversi hutan (deforestasi) dan peningkatan kualitas penanaman, pelarangan penebangan hutan liar dan prevensi kebakaran hutan (degradasi); (3) maintaining carbon stock, berupa pelarangan penebangan hutan liar dan prevensi kebakaran baik dihutan lindung maupun hutan konservasi; dan (4) increasing carbon stock berupa pengayaan dan penghutanan kembali.

Pada implementasinya Indonesia tergabung dengan Governor’s Climate and Forest Task Force (GCF), tergabungnya dengan GCF hanya memfokuskan dengan keenam provinsi, keenam provinsi tersebut dalam mencapai komitmen yang telah mereka buat pada Deklarasi Rio Branco yang ditandatangani saat pertemuan ke delapan satuan tugas gubernur untuk iklim dan hutan (Governor’s Climate and Forest Task Force, GCF) di Rio Branco, Acre, Brazil pad tahun 2014 lalu. Keenam provinsi di Indonesia yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua. GCF adalah sebuah kolaborasi sub-nasional yang unik dari 29 negara bagian dan provinsi di dunia seperti Brasil, Indonesia, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika serikat (KPH Kabupaten Sorong, 2016).

Tingginya ketergantungan terhadap lahan menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi REDD+ karena adanya persaingan sehingga meningkatkan risiko hilangnya komitmen investor atau ketidakpermanenan (Alvarado & Wertz-Kanounnikoff, 2008) dan hilangnya sejumlah manfaat karbon dari REDD akibat berpindahnya aktivitas deforestasi dan degradasi ke tempat lain (Boucher, 2009).

Program atau pelaksanaan kegiatan REDD+ dilaksanakan berbagai Provinsi di Indonesia. Papua Barat sebagai salah satu Provinsi terpilih dalam pelaksanaan Program REDD+. Melalui REDD+, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca dan PP Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Investarisasi Gas Rumah Kaca yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh daerah. Peraturan tersebut diamanatkan kepada Gubernur yang bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di masing-masing Provinsi (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2013, 1-2). Penurunan emisi gas rumah kaca ini merupakan bentuk implementasi berlangsungnya program REDD+ di Provinsi Papua Barat.

b.Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana implementasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Papua Barat?

II.Analisis

1.Deforestasi dan degradasi sektor kehutanan di Papua Barat

Deforestasi adalah konversi lahan hutan menjadi lahan untuk pemanfaatan lain atau pengurangan luas hutan untuk jangka panjang di bawah batas minimum 10% (FAO); perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut30/200).

  • Deforestasi hutan: konversi lahan hutan yang disebabkan oleh manusia menjadi areal pembukaan lahan.
  • Degradasi hutan: penurunan kuantitas dan kualitas tutupan hutan dan stock karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut30/2009). Definisi umum tentang degradasi hutan adalah pembukaan hutan hingga tutupan atas pohon pada tingkat 10%.

Penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan sangat kompleks (Angelsen & Kaimowitz, 1999) sehingga menimbulkan ketidakpastian implementasiREDD+. Deforestasi dan degradasi di Papua Barat dihasilkan oleh beberapa sektor, oleh sebab itu dalam aksi REDD+ ini Pemerintah Daerah berupaya melaksanakan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca difokuskan pada kegiatan berbasis lahan salah satunya sektor kehutanan. Kegiatan kehutanan menjadi sumber utama penghasil emisi GRK, kegiatan kehutanan berkaitan dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan izin pelepasan kawasan hutan. Izin-izin tersebut secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya degradasi tutupan hutan dan deforestasi serta konversi lahan untuk berbagai kepentingan daerah seperti pemukiman, pertambangan, pertanian, perkebunan, penebangan liar, kebakaran hutan dan sarana prasarana daerah (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2013: 60).

Tabel 1 di atas menunjukkan deforestasi hutan penyumbang emisi terbesar di Papua Barat (55,21%) kemudian dilanjutkan dengan degradasi hutan sebesar 23,71%. Deforestasi hutan ini dapat terjadi di karenakan adanya konversi lahan dengan terjadinya perubahan permanen lahan hutan menjadi non-hutan akibat ulah manusia, contohnya dari kawasan lahan tertutup menjadi lahan terbuka. Hasil Overlay Data Tutupan Lahan Tahun 2006 dan Tahun 2011 menunjukkan deforestasi hutan di Papua Barat disebabkan adanya pengalihan lahan. Contohnya, area/zona Hutan Produksi Konversi (HPK) yang awalnya merupakan Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) mengalami perubahan menjadi area perkebunan. HPK merupakan kawasan hutan produksi tetap yang dapat dirubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan transmigrasi, pertanian, pangan, perkebunan, industri, pemukiman, lingkungan dan lain-lain. HPK merupakan hutan yang dapat dikonversi, salah satu penyumbang deforestasi di Papua Barat pengalihan secara luas dan besar HPK ke area perkebunan. Degradasi hutan di Papua Barat merupakan problematika utama pada sektor kehutanan di dunia. Secara mendasar degradasi hutan dapat terjadi disebabkan kerusakan hutan yang dtimbulkan oleh manusia, seperti penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, kebakaran hutan, konversi hutan menjadi lahan pertanian, selain itu masih lemahnya penegakan hukum dalam pemakain sumber daya alam di areal kawasan hutan.

Faktor-faktor pemicu deforestasi dan degradasi hutan di provinsi Papua Barat yang telah di identifikasi yaitu penebangan liar, kebakaran hutan, konversi lahan hutan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti areal perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah (kabupaten), pertambangan dan pemukiman. Keseluruhan faktor-faktor tersebut diprediksi sebagai kontribusi dalam penurunan emisi pada sektor kehutanan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai standar telah disiapkan dan terbukti berpengaruh dalam mendukung projek karbon hutan dengan menyediakan perangkat kriteria yang telah diterima secara luas dan me-nyediakan mekanisme verifikasi oleh pihak ketiga independen (Sills dkk: 2009). Secara umum ada dua strategi yang digunakan yaitu projek yang berupaya mengubah perilaku pelaku yang sudah beroperasi di lokasi projek atau berupaya mencegah pelaku baru deforestasi dan degradasi untuk memasuki daerah projek. Strategi yang kedua disebut deforestasi dan degradasi terencana yang dihindari.

“Ingin dibuatkan makalah seperti ini??
Butuh Versi Lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no 082138054433″

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *